 |
| Komandan Satuan Kapal Patroli Komando Daerah Angkatan Laut (Satrol Kodaeral) VIII Bitung, Kolonel Marvill Marfell Frits bersama perwakilan Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Satya Bhakti Kota Bitung di Kantor Satrol Kodaeral VIII Bitung, Jumat (13/3/2026). (Foto jaringnews.id) |
BITUNG, JaringNews.id — Komandan Satuan Kapal Patroli Komando Daerah Angkatan Laut (Satrol Kodaeral) VIII Bitung, Kolonel Marvill Marfell Frits, menegaskan akan menempuh jalur hukum menyusul pemberitaan salah satu media daring yang menuding dirinya melontarkan pernyataan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Langkah tersebut diambil setelah beredarnya laporan dari media online Inanews.co.id yang menyebut dirinya mengucapkan kalimat bernada diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Marvill membantah keras tudingan tersebut dan menilai pemberitaan itu tidak sesuai fakta serta mencemarkan nama baiknya.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan silaturahmi bersama jajaran Kerukunan Keluarga Jawa (KKJ) Satya Bhakti Kota Bitung di Kantor Satrol Kodaeral VIII Bitung, Jumat (13/3/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum KKJ Satya Bhakti Drs. Aras Sinaba, Penasehat Hi. R. Widayanto, dan Bendahara Umum Sutapa.
Marvill menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar, terlebih yang berkaitan dengan isu SARA, merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibiarkan.
“Saya merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Tuduhan itu tidak benar dan tidak pernah saya sampaikan,” ujar Marvill.
Ia mengungkapkan tengah menyiapkan langkah hukum, termasuk melayangkan somasi kepada pihak media yang memuat berita dimaksud.
“Somasi sedang kami siapkan sebagai respons atas pemberitaan yang mengandung informasi tidak benar atau hoaks,” katanya.
Menurutnya, langkah hukum ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pribadi sekaligus nama baik institusi yang dipimpinnya. Ia berharap proses tersebut dapat menghadirkan klarifikasi yang objektif dan berimbang.
“Saya berharap pihak yang menyebarkan informasi keliru dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dilakukan pelurusan informasi secara adil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum KKJ Satya Bhakti, Aras Sinaba, menyampaikan pihaknya tidak serta-merta mempercayai informasi yang beredar. Ia menekankan pentingnya verifikasi sebelum mengambil sikap.
“Kami tidak langsung mempercayai informasi yang beredar. Kami berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang kami nilai memiliki pandangan jernih, sebelum akhirnya memutuskan untuk bersilaturahmi dan meminta penjelasan langsung,” kata Aras.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak lebih luas di tengah masyarakat.
Menurut Aras, selama ini pihaknya meyakini bahwa seorang pimpinan dengan posisi strategis tidak mungkin mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memicu konflik antar-etnis.
“Bitung adalah kota yang majemuk, terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Karena itu, keharmonisan harus terus dijaga agar tidak terjadi gesekan sosial,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan klarifikasi dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi.
Red//Cia
