 |
| Surat itu ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Komisi III DPR RI, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Isinya bukan sekadar pembelaan, tetapi juga pertanyaan tentang keadilan hukum yang sedang dihadapinya.(Foto istimewa) |
MANADO — Malam di Rumah Tahanan Manado terasa panjang bagi Chyntia Kalangit. Dari balik jeruji besi, Bupati Kepulauan Sitaro itu menuliskan sebuah pesan terbuka yang kini menjadi sorotan publik.
Surat itu ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Komisi III DPR RI, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Isinya bukan sekadar pembelaan, tetapi juga pertanyaan tentang keadilan hukum yang sedang dihadapinya.
Chyntia kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan kerugian negara penyaluran bantuan bencana Gunung Ruang. Nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp22,5 miliar disebutnya sangat memukul dirinya secara pribadi.
Dalam surat tersebut, ia mempertanyakan dasar penetapan tersangka yang menurutnya hanya menggunakan audit internal. Ia menilai seharusnya penentuan kerugian negara dilakukan oleh lembaga resmi seperti BPK.
“Saya terus bertanya dalam hati, apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?” tulisnya.
Ia mengaku sudah mencoba meminta penjelasan kepada penyidik terkait proses hukum yang dijalankan. Namun menurutnya, jawaban yang diperoleh justru tidak memberikan kejelasan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Chyntia menegaskan bantuan untuk korban erupsi Gunung Ruang tidak pernah masuk ke rekening pribadinya. Semua bantuan, katanya, disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak.
Kalimat paling menyentuh muncul saat ia menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang kini duduk di balik jeruji sambil mencoba memahami bagaimana pengabdian kepada masyarakat dapat berubah menjadi tuduhan pidana.
Pesan itu ditutup dengan harapan sederhana. Dari balik dinginnya rutan, ia berharap masih ada pihak yang mau mendengar dan menempatkan keadilan di atas segalanya.
Surat tertanggal 7 Mei 2026 itu kini ramai diperbincangkan publik di tengah berjalannya proses hukum kasus dana bantuan bencana Gunung Ruang.
(Red//Cia)
